Cybernusantara.co.id. – Cilegon — Komite MAN 2 Cilegon angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar di media online mengenai dugaan penahanan ijazah dan kewajiban membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Rachmat AS, perwakilan Komite MAN 2 Cilegon, dalam berkunjung ke Sekretariat LSM GAPPURA di Situ Rawa Arum kelurahan Rawa Arum.
“Kami merasa perlu meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Faktanya, ijazah bisa diambil oleh siswa atau orang tua tanpa dikenai biaya, dan tidak ada penahanan hanya karena alasan keterlambatan atau tunggakan pembayaran,” jelas Rachmat.
Menurutnya, kebijakan ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan selalu disampaikan secara terbuka kepada siswa dan wali murid melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial sekolah.
Terkait dengan pengadaan LKS, Rachmat menegaskan bahwa hal itu menjadi bagian dari kegiatan koperasi sekolah, bukan kewajiban mutlak yang dibebankan kepada siswa. Pembelian LKS bersifat sukarela dan dapat dicicil sesuai kemampuan masing-masing keluarga.
“Kami dari komite juga terus mendorong wali murid agar aktif berkomunikasi melalui paguyuban agar tercipta hubungan yang sinergis antara sekolah dan orang tua,” tambahnya.
GAPPURA Dorong Keterbukaan dan Intensitas Komunikasi Sekolah-Orang Tua
Kunjungan Komite MAN 2 Cilegon disambut positif oleh Ketua LSM GAPPURA, Husein Saidan. Ia menilai pentingnya penguatan komunikasi antara pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa sebagai upaya menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan.
“Pertemuan dengan orang tua sebaiknya diadakan secara rutin setiap bulan, bukan hanya setiap tiga bulan. Selain itu, pembentukan grup komunikasi akan sangat membantu agar wali murid bisa mengenal struktur sekolah, mulai dari komite hingga kepala sekolah,” ujarnya.
Husein juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi untuk menghindari potensi miskomunikasi. Ia menyinggung pengalaman masa lalu saat komunikasi antara sekolah dan masyarakat belum berjalan optimal.
“Harapan kami ke depan, komunikasi dan sosialisasi dari pihak sekolah dapat lebih terbuka dan konsisten. Ini penting untuk mencegah munculnya trauma atau kesalahpahaman di kemudian hari,” tutupnya.
