Cilegon. Adanya informasi pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan di laksnakan pada 6 Febuari 2025, menjadi angin segar para kontraktor yang ada di kota Cilegon yang belum dibayarkan kegiatannya di tahun 2024.
Dikutip dari salah satu media online (red_Krakataumedia.com) saat aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu pihak pemerintah melalui Asisten Daerah mengatakan bahwa akan membayar pihak ketiga (red_kontraktor) sebelum pelantikan walikota dan wakil walikota Cilegon.
“Perihal pembayaran untuk pihak ketiga, Aziz menyampaiknan bahwa akan direalisasikan oleh Pemkot Cilegon sebelum Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih”ungkapnya.
Sementara itu Calon ketua Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kota Cilegon, Rudianto atau biasa di sapa Roy mengatakan bahwa apa yang di sampaikan pihak pemerintah kepada masyarakat melalui media masa sudah jelas bahwa akan membayar pihak ketiga atau kontraktor sebelum pelantikan walikota.
“Karena ini sudah menjadi konsumsi publik jadi pemerintah harus merealisasikan apa yang menjadi komitmen terhadap para kontraktor pada aksi unjuk rasa kemaren”ungkapnya.
Lanjutnya. Sekarang kurang lebih dua minggu lagi pelantikan walikota jadi ini merupakan kabar baik untuk para kontraktor.
