CILEGON, CYBERNUSANTARA.CO.ID- Aliansi Masyarakat Marjinal dan beberapa lembaga baru-baru ini mengadakan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait defisit anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tahun 2024 yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah.
Defisit ini telah memberikan dampak signifikan pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk guru honorer paud,TK,SD,SMP,PKBM,TBN, guru madrasah, guru ngaji, kader, linmas, hingga pelaksana konstruksi barang dan jasa pemerintah.
Menurut Ketua Koordinator Aksi, Faturohman, kondisi ini mencerminkan sejarah kelam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini. Ia menilai bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon belum bekerja secara maksimal dan harus bertanggung jawab atas situasi ini.
Faturohman menyoroti bahwa banyak pihak, termasuk insan pers, turut merasakan dampak dari defisit anggaran ini. Selain itu, ia menuding adanya kebijakan yang memerintahkan kepala dinas untuk melanjutkan pengadaan barang dan jasa dengan nilai fantastis, meskipun belum ada kepastian kapan pembayaran akan dilakukan.
Dalam orasinya, Faturohman menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pemangku kebijakan yang dinilai kurang transparan. Ribuan guru madrasah, guru ngaji, kader, dan linmas belum menerima hak mereka. Aliansi ini mendesak Pemkot Cilegon untuk memberikan solusi konkret dan komitmen yang jelas agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
Kami juga sangat kecewa kepada walikota Cilegon yang mana hanya menunjuk bawahan nya untuk menemui kami para pendemo,miris,kemana walikota nya,kenapa ga berani menemui masyarakat, jadi pemimpin harus bertanggung jawab,” ucap nya
Beberapa pihak bahkan menilai bahwa defisit anggaran adalah hal biasa, namun aliansi ini menolak pandangan tersebut. Mereka menganggap bahwa tangisan ribuan guru honorer dan masyarakat yang terdampak adalah bentuk nyata dari ketidakadilan yang harus segera diatasi.
” Punya Hutang ko Biasa,Guru Honor ga dibayar ko biasa,alasan ini lah itulah,sunah lah,”tambah nya
Kalau berani ngomong jangan ke bawahan,tunjukan kepada masyarakat kalau Cilegon baik baik saja,berikan penjelasan,” jelas nya
Aliansi ini juga menyerukan agar institusi seperti Kejaksaan segera memeriksa serta mengaudit dugaan carut-marut pengelolaan anggaran Pemkot Cilegon. Mereka meminta proses ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) Azis Setia Ade Putra menyampaikan adapun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan baik pihak ketiga, para honorer, honor madrasah, honor kader, honor daerah dan honor yang lainya, baik pihak ketiga kami tegaskan bahwa seluruh akan dibayarkan di tahun 2025, sebelum masa pelantikan walikota baru
“terkait dengan honor yang tadi memang secara aturan ada surat edaran bahwa yang tidak dibayarkan memang secara otomatis hangus ya, tapi kemungkinan kami akan melakukan konsultasi kepada pihak terkait, karena menyangkut para guru para kader bisa dibayarkan.
kalau misalnya secara aturan bisa dibayarkan akan dibayarkan, dan teruntuk tahun 2025 semua akan kami bayarkan, dan Jika tidak ada perubahan semua dari bulan Januari sampai Desember akan dibayarkan, dan ada perubahan yang semula honor yang dibayar setiap pertiga bulan akan dirubah menjadi persatu bulan untuk memenuhi kebutuhan para kader dan para guru honorer,” tuturnya
