CILEGON, CYBERNUSANTARA.CO.ID- Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi ( L-KPK) mawil Cilegon Maman hilman mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang cukup besar pada APBD 2024.
Ia memperkirakan bahwa pada 2025, pemerintahan Cilegon akan menghadapi utang sekitar miliaran rupiah kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor dan penyedia jasa,Hal ini disampaikan Maman Hilman saat meninjau langsung salah satu proyek gedung medical center RSUD kota Cilegon,01/01/25.pagi
Menanggapi hal tersebut, Maman Hilman selaku lembaga pengawas Korupsi , memberikan respons kritis,Maman hilman mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin memburuk.
” Pagi ini kami ( LKPK )meninjau langsung salah satu proyek besar dikota Cilegon yang menelan anggaran Rp.50 miliar,Namun sangat miris ketika pekerjaan tahap pertama gedung ini sudah selesai 100% akan tetapi pembayaran nya baru 70% Arti nya pemerintah masih punya sisa utang pembayaran sekitar 30% atau kurang lebih Rp.12 miliar lagi kepada pengusaha tersebut,” Ujar Maman Hilman kepada media
Kami juga ada kekhawatiran lainnya yaitu proses tahap ke dua pembangunan gedung medical center RSUD kota Cilegon ini masih membutuhkan anggaran sekitar Rp.61 miliar lagi untuk bisa dioperasikan,namun dengan kondisi keuangan saat ini tidak menutup kemungkinan pembangunan tahap kedua ini akan mangkrak.
Namun kami meminta kepada pemerintah kota Cilegon yang baru nanti agar pembangunan tahap kedua medical center RSUD kota Cilegon ini diteruskan jangan sampai mangkrak,agar masyarakat kota Cilegon bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” pinta nya
Akibat pengelolaan yang buruk,ini salah satu contoh sampling bahwa memang benar ada nya yang mana belakangan ini santer dimedia bahwa Pemkot Cilegon mempunyai hutang miliaran rupiah,ini baru satu perusahaan,belum perusahaan yang Lainnya yang belum terbayarkan,” tambah nya
Meski begitu, Maman Hilman tetap optimistis bahwa pemerintah akan menyelesaikan persoalan ini untuk memperbaiki keadaan.
“Masih ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi krisis ini, terutama dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum digali dengan optimal,” tegasnya.
Maman Hilman menekankan pentingnya melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah. Ia mengusulkan agar Inspektorat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilibatkan dalam audit tersebut.
“Dengan audit yang transparan dan menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang memperburuk kondisi keuangan Cilegon,” imbuh nya
Saya yakin utang yang mencapai miliaran rupiah ini akibat gagal bayar kepada pihak ketiga bisa sedikitnya berkurang jika langkah ini diambil,”pungkas nya ( Red/)
